Halaman
89
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tabel 3.3
Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
No.
Ciri-Ciri Tata Kelola
Pengertiannya
1.
Demokratis
Menjalankan tata pemerintahan secara
terbuka terhadap kritik dan kontrol dari
rakyat
2.
Komunikatif
3.
Penguatan Diri Sendiri
4.
Keseimbangan Kekuatan
5.
Independensi
D. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik.
Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok
orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya
dikemukakan oleh
Verba,
yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik
adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung
bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau
tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
90
Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik
secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan
dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang
akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.
Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai
bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya
partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang
pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan
kewajiban warga negara, partisipasi politik meruapakan kewajiban yang harus
dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran
politik tinggi dan baik.
Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang
sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik
jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1.
Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
2.
Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan
masyarakat.
3.
Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
4.
Memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
5.
Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan
bagaimana sebuah institusi bekerja.
6.
Dapat menerima perbedaan pendapat.
7.
Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang
dihadapi bangsa.
8.
Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan
negara dan bangsanya.
9.
Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan
penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan
kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
10.
Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan,
keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksana-
kan sikap dan perilaku yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai
warga masyarakat dan warga negara.
11.
Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.
12.
Membangun budaya politik yang demokratis.
91
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat.
Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang
berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan
nilai dan norma yang berlaku.
a. Di Lingkungan Sekolah
Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencermin-
kan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai
berikut.
1)
Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler
seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
2)
Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau
organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
3)
Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.
Sumber: www.metrotvnews.com
Gambar 3.5 Salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah
ikut serta memilih dalan pemilihan umum.
13.
Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.
14.
Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.
15.
Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan
cinta tanah air.
Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai
masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara,
baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas
pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun
informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).
Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
92
Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampai-
kan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan
kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa
ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa
yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya.
Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik
yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-
ketentuan atau norma-norma sebagai berikut.
1)
Pancasila.
2)
Undang-Undang Dasar RI 1945.
3)
Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4)
Tata tertib siswa, dan sebagainya.
b. Di Lingkungan Masyarakat
Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung
dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai
berikut.
1)
Forum warga.
2)
Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan
sebagainya.
3)
Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan
sebagainya.
Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang
mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian
pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga
perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan
sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan
aturan dan norma-norma sebagai berikut.
1)
Pancasila dan UUD RI 1945.
2)
Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang
HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.
93
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3)
Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan
RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.
4)
Norma-norma sosial yang berlaku.
c. Di Lingkungan Negara
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat
kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.
1)
Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
2)
Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
3)
Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.
Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui
penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik,
organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan
mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati
ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.
1)
Pancasila.
2)
UUD NRI 1945.
3)
Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-
Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI
Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum dan sebagainya.
4)
Peraturan Pemerintah.
5)
Keputusan Presiden.
6)
Peraturan daerah.
Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran
serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di indonesia. Peran aktif warga
negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam
bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara
dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya
dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
94
Tugas Kelompok 3.1
Nah, carilah di internet atau sumber lain bersama anggota kelompok kalian
tentang contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia sesuai
dengan nilai dan norma yang berlaku.
Tabel 3.4
Contoh Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik
No.
Lingkungan
Contoh Partisipasi
Manfaatnya
1.
Sekolah
2.
Keluarga
3.
Masyarakat
Refleksi
Setelah kalian mempelajari materi tentang kewenangan lembaga-lembaga
negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya keberadaan
lembaga negara dalam sistem poliitik dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Coba kalian renungkan, sejauh manakah peran lembaga negara dalam
melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945? Berikan ulasan singkat terhadap
kinerja lembaga-lembaga negara.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
95
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Rangkuman
1. Kata Kunci
Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada
bab ini adalah suprastruktur, infrastruktur, lembaga negara, sistem politik,
impeachment
, dan pemerintah.
2. Intisari Materi
Materi Bab 3 ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
a.
Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di
dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar
kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di
antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.
b.
Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas
yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di-
atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.
c.
Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam
masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok
tersebut tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk
turut serta dalam membentuk kebijakan negara.
d.
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan
negara dan masyarakat yang bersandar pada
stakeholders.
Pemerintah dan
mayarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang
dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau
dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang.
Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
96
Penilaian Diri
Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian
telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur
dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis
(√) pada kolom sebagai berikut.
a.
Sl (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
b.
Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan
kadang- kadang tidak melakukan.
c.
Kd (ka
d
ang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering
tidak melakukan.
d.
TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.
No.
Contoh Perilaku
Sl
Sr
Kd
TP
Alasan
1.
Membuat peraturan di kelas.
2.
Mematuhi peraturan di sekolah.
3.
Memiliki rasa cinta tanah air.
4.
Melaksanakan pemilihan ketua
OSIS
.
5.
Mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler.
6.
Ikut dalam forum diskusi di
sekolah.
7.
Ikut melaksanakan kerja bakti di
tempat tinggal.
8.
Ikut dalam pemilihan ketua karang
taruna.
9.
Mematuhi peraturan RT/RW.
97
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
No.
Contoh Perilaku
Sl
Sr
Kd
TP
Alasan
10.
Tidak berbuat keributan di
lingkungan.
11.
Ikut dalam kampanye partai
politik.
12.
Menghormati hak orang lain.
13.
Ikut dalam kegiatan demonstrasi.
14.
Menjaga nama baik keluarga dan
sekolah.
15.
Ikut merasa bangga ketika lagu
Indonesia dikumandangkan.
PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN
1.
Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang untuk mengunjungi kepala
dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW di daerah kalian.
2.
Buatlah dokumentasi foto tentang tempat kepala dusun/kepala desa/ketua
RT/ketua RW melaksanakan tugasnya.
3.
Lakukanlah wawancara tentang tugas, hak, dan kewajibannya sebagai kepala
dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW.
4.
Buatlah dalam bentuk laporan tertulis disertai foto kepala dusun/kepala desa/
ketua RT/ketua RW.
5.
Apabila sudah selesai segera kumpulkan kepada guru dan informasikan
nilai yang kalian peroleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk
pertanggungjawaban kalian.
Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
98
UJI KOMPETENSI BAB 3
Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.
1.
Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam
negara atau masyarakat, kegiatan tersebut berupa proses alokasi
nilai-nilai
dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat
para ahli!
2.
Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi
pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang
dimaksud
partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media
komunikasi politik.
3.
Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial
sangat kuat, namun dalam Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 telah dijelaskan tentang proses pemberhentian presiden. Uraikan proses
pemberhentian presiden menurut Pasal 7B [1] UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945!
4.
Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk
pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada
stakeholders.
Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik!
5.
Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat
yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk
perilaku dan partisipasi politik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara!